BREAKING NEWS SOROTAN PELAKSANAAN WORKSHOP PENDIDIKAN DI HOTEL ASTON SORONG

SORONG. MEDIABUSERTV.CO.ID – Kota Sorong-pbd Sebuah Upaya Peningkatan Kualitas Guru Yang Futuristik atau kah Langkah Oportunisme Praktek Pemborosan Uang Negara?”.

Saya hingga kini masih bertanya-tanya dan selalu merenungkannya. Apakah selama ini Plt. Kadis Pendidikan Kota Sorong dan Para Pengawas Satuan Pendidikan itu “peka atau tidak bahkan sengaja pura-pura tidak tahu”.

“Kalau ternyata di tubuh Kantor Dinas Pendidikan Kota Sorong itu “masih ada oknum-oknum PNS yang berstatus Cukong Pendidikan yang oportunistic”. Dan jika sangat perlu maka Wali kota Sorong juga “harus tahu karakter dan sikap kerja para oknum PNS dimaksud”.

Intinya bahwa pada Hari Selasa, tgl 7 Oktober 2025, bertempat di Hotel Aston Sorong telah dilaksanakan “kegiatan Workshop Pendidikan bagi 100 orang guru Kota Sorong”.

Kegiatan tsb; dilakukan oleh “Satu Team Pembelajaran Interaktif berdasarkan “Konsep Program Digitalisasi Pembelajaran”. Tentu saja kegiatan tersebut “bermuara dari Konsep Program Digitalisasi Pendidikan secara Nasional”.

Menurut Thimo bahwa gagasan brilian Bapak Presiden RI saat ini melalui Kebijakan Kemendikristek hingga lembaga teknis terkait di daerah adalah “sangat baik dan jitu”. Namun; “problem krusialnya bukan pada tatanan konsep program dan kegiatannya”.

Yang ingin saya persoalkan dan patut diperhatikan serta diawasi adalah “karakter dan sikap MANUSIA PNS INDONESIA yang berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan program dan kegiatan dimaksud”. Tidak boleh unsur tersebut dipandang sepeleh”.

Bahwa kegiatan Workshop tersebut telah berlalu dilakukannya. Di mana, 100 orang guru dari sejumlah sekolah tertentu di Kota Sorong telah dilibatkannya.

Yang nota bene “para guru tertentu sudah menjadi target obyek perwakilannya”. Anggaran Negara telah dikucurkan dan dikelolanya serta dinikmati oleh pihak penanggung jawab program tersebut.

Yang pasti adalah “anggaran untuk platform itu sangatlah gede bangat”. Saya tentu tidak tahu berapa digit. Karena indikasinya adalah “kegiatan tersebut dilakukan di tempat yang mewah”.

Walaupun, berlangsung hanya dalam tempo hampir sehari. Apa kah “sangat efektif edukatif waktu yang dimanfaatkan bagi guru – guru tertentu sebanyak 100 orang itu?”. Belum tentu, kan ?

Dalam hal tersebut sesungguhnya yang saya lebih cenderung mempersoalkan adalah “para guru pesertanya dan representasi sekolah-sekolah mana saja yang dilibatkannya”.

“Dan apa kah itu bersumber dari suatu Konsep Program dan Kebijakan yang merupakan profile PERENCANAAN YANG STRATEGIS?”.

Atau kah itu adalah fenomena dari sebuah “tindakan ikut-ikutan…?”. Terkesan dan terindikasi bahwa kegiatan tersebut adalah “sebuah ironisme bahkan paradoxal”; apa bila ditelusurinya dengan seksama.

Ternyata Oknum Pejabat Dinas Pendidikan Kota Sorong yang mengorganisir kegiatan tersebut adalah “Diduga oknum pejabat yang tidak paham Konsep Program Teknologi Digitalisasi Pendidikan dan Mekanisme Sistemnya”.

Selain itu; “oknum pejabat tersebut sangat oportunistic dalam melibatkan guru-guru pesertanya”. Juga hal yang sangat sensitif, yang dilakukan adalah “perilaku pilih kasih yang tdk nasionalistic”.

Bahkan “telah terjadi kebijakan berdasarkan kompromi konspiratif di antara oknum pejabat tersebut dan oknum-oknum kepala sekolah tertentu”.

Heran, ya ? Ternyata “di era konsep kerukunan Toleransi Umat Beragama masih ada juga oknum pejabat PNS yang suka membawa – bawa ROH PENYAKIT INTOLERANSI FILOSOFI AGAMA…”.

Marilah kita perhatikan dan renungkan sejenak. Program dan Kegiatan Workshop dilakukan hanya dalam waktu yang singkat.

Bahwa guru-guru yang sengaja diakomodir terlibat dalam kegiatan dimaksud, ternyata “TIDAK ADIL..”.

Sekolah-sekolah tersebut; yang paling diutamakan antara lain…” MTs = 8 org; MI = 15 org; SD Muhamadiyah II = 2 org; SD Muhamadiyah I = 4 org; SD N 25 = 6 org; SD N 26 = 5 org; SD N 31 = 5 org; SD N 37 = 6 org; SD N 38 = 5 org; SMP N 4 = 10 org; SMP N 5 = 16 org; SMP N 6 = 9 org; dan sekolah – sekolah lainnya diperkirakan sebanyak = 9 org.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut; banyak sekolah memang tidak diperhitungkannya.

Yang lebih menyedihkan dan TIDAK ADIL adalah banyak sekolah- negeri lainnya dan terutama juga pihak sekolah SWASTA ; seperti :..”YPK, YPPK, Advent dan lain sebagainya” tidak dilibatkannya juga.

Saya tidak tahu pasti “apa yang mungkin menjadi dasar pertimbangannya”. Apakah “karena biaya operasionalnya, dan atau masih ada waktu gelombang berikutnya yang sedang dirancang?”.

Bahwa dalam sepengetahuan saya selama ini. Kalau berbicara tentang “Workshop Pendidikan itu bukan tanpa kajian konsep ilmiahnya”. Dan bukan pula “tanpa prinsip regulasinya”.

Ada bberapa teknis dan upaya pelaksanaannya serta alur mekanisme akademiknya serta momentum yang lebih tepat dan efektif bagi para guru.

Bukan hanya “sekedar TAKE OFF and LANDING…”. Itu nama nya “Hambur Anggaran Negara dan Oportunistic saja”.

Apa lagi “adanya praktek pilih kasih sekolah karena pertimbangan KONSPIRASI FUTURISTIC. (JTO/RED)