BOX REDAKSI
PERHATIAN!!!
Ruang Jurnalis Nusantara (RJN) Bekerjasama dengan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Wartawan Wajib Mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi mereka: Dewan Pers mewajibkan wartawan untuk mengikuti UKW, memiliki sertifikat, dan kartu pengenal UKW.
UKW dilakukan secara gratis. Beberapa kompetensi yang harus dimiliki wartawan, di antaranya: Kesadaran terhadap norma etika dan ketentuan hukum Pengetahuan jurnalistik, pengetahuan umum, dan pengetahuan khusus Keterampilan jurnalistik seperti teknik menulis, mewawancara, dan menyunting Kemampuan melakukan riset, investigasi, analisis, dan penentuan arah pemberitaan Kemampuan menggunakan alat kerja, termasuk teknologi informasi Beberapa Skill yang perlu dimiliki dan dikembangkan untuk menjadi wartawan, di antaranya : Komunikasi, Fokus pada detail, Riset, Objektif, Digital
WARTAWAN MEDIA BURU SERGAP KEWAJIBAN BERKONTRIBUSI SETOR RILIS BERITA SERTA FOTO TEPAT WAKTU MAKSIMAL 1/2 BERITA KE GROUP (DAPUR BERITA) WARTAWAN PROFESIONAL BERKONTRIBUSI (DEPOSIT DUA EDISI TERBIT UNTUK KORAN) PEMBAYARAN TEPAT WAKTU TANGGAL 12 SAMPAI TANGGAL 15.
WARTAWAN PROFESIONAL MENJALANKAN FUNGSI TUGAS SELALU KROSCEK IDENTITASNYA DIDALAM BOX REDAKSI. MELANGGAR KETENTUAN HUKUM DAPAT SAKSI ADMINISTRASI ATAU NAMA DIHAPUS DALAM BOX REDAKSI.
Beberapa kompetensi yang harus dimiliki wartawan, di antaranya: Kesadaran terhadap norma etika dan ketentuan hukum
Pengetahuan jurnalistik, pengetahuan umum, dan pengetahuan khusus Keterampilan jurnalistik seperti teknik menulis, mewawancara, dan menyunting
Kemampuan melakukan riset, investigasi, analisis, dan penentuan arah pemberitaan Kemampuan menggunakan alat kerja, termasuk teknologi informasi
Beberapa Skill yang perlu dimiliki dan dikembangkan untuk menjadi wartawan, di antaranya : Komunikasi, Fokus pada detail, Riset, Objektif, Digital
DEWAN PEMBINA
*Komjen. Pol. Drs. Agung Budi Maryoto, M.Si *Irjend. Pol. Dr. Agung Makbul, Drs., S.H., M.H *Drs. H. AJ. *Mayjend. TNI (Purn) Syamsu Djalal, S.H * Komjend Pol. Drs. Moechgiyarto, S.H., M.Hum *Mayjend TNI (Purn) Asril Hamzah Tanjung, S.Ip *Benny Mukalo, S.H *Brigjen Suprianto, S.H *Gus Rochmat Hidayat, S.H *H. Agus Salim, S.H *H.CH. Muh. Abd. Aziz *Muhtar HN *Dr. H. M. Dames Taufik, MM H*
DITERBITKAN OLEH : PT. MEDIA BURU SERGAP : NOMOR AHU – 00392 AH. 01.01 TAHUN 2019. NOMOR : 91203180 – 93502 (NIB) : 9120318093502 KBLI : 58130 (KLU) : 58130 NOMOR : 2019080-512022 -9230684. NPWP : 92.443.537.3-036.000. Email : mediabuser67@gmail.com-mediabuserTV@gmail.com
TERDAFTAR DITJEN AHU NAMA: MEDIA BURU SERGAP TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN MENTERI NOMOR :(20190805120229230684) (05 Agustus Tahun 2019) MEDIA BURU SERGAP DISINGKAT NAMA : (MEDIA BUSER) MOTTONYA MENGUNGKAP FAKTA DEMI KEADILAN (YouTube) (MEDIA BUSER TV)
RUSSES LAW FIRM *ADVOCATES* Legal Consultants* Financing & Banking Legal Counsellor SK Menteri Kehakiman RI No. D-90. KP04.13
Kantor Gedung Kementerian UKM, SME Tower Lt 10 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta Selatan 12789 Email : russes-lawfirm@yahoo.com Managing Partner Hp/WhatsApp : 0858 6999 9952 – 0812 1999 9952
KETUA BIDANG ADVOKASI DAN PEMBELAAN WARTAWAN
Drs. Setiawan Siedarta, S.H., Drs. Setiawan Siedarta,S.H., TB. Saaduddin, Mansur, SH.MM, Robinson Manurung,SH., Teuku Muhammad Luqmanul HAKIM, SE, SH, MH, Shanaz Savira, SH, Fernando.,SH. Purba,SH, Lucky Sunarya,SH, Tan Kun Liang, SE.SH, Philipus Elungan.S.H., Suntan Satriareva.S.H.,CLA, Achmad Vatawijaya. S.H
ALAMAT TATA USAHA/IKLAN/KORAN/ONLINE
Redaksi : Pangeran Tubagus Angke JL. Kampung Gusti No.15 RT 05 RW 05 Kel. Wijaya Kusuma ll (SPBU) Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat Kode Pos 11460. CALL CENTER : 0823 3843 3000 + 0812 9525 5754. http://mediabuser.co.id mediabuser67@gmail.com mediabusertv@gmail.com.
(LIVE BERITA) MEDIA BUSER TV MOTTONYA MENGUNGKAP FAKTA DEMI KEADILAN
BANK BNI NOMOR REKENING : 0847-585-600 IDR A/N PT. MEDIA BURU SERGAP BANK BCA NOMOR REKENING : 2770-744-329 A/N ARFENDY, C.F.L.E BANK BRI NOMOR REKENING : 78070-10017-20537 A/N ARFENDY, C.F.C.F
DEWAN PENASEHAT ROHANI SULTAN BANTEN
Ratu Bagus Hendra Bambang Wisanggeni Soerjaatmaja
PIMPINAN UMUM/DIREKTUR PT. MEDIA BURU SERGAP
Arfendy, C.F.L.E
WAKIL KETUA UMUM
Drs. Setiawan Siedarta, S.H.
WAKIL DIREKTUR
Ramadan.,S.lP
PEMIMPIN REDAKSI & PENANGGUNG JAWAB
Prof Dr KH Sutan Nasomal, S.Pdi, SE, SH, MH, P.hD
DEWAN PENASEHAT
IR. Dede Farhan Aulawi,
DEWAN KEHORMATAN
Polman Manalu, Zakharia., Yoyon Suyana.,S, Drs. Aris Sucipto., MM.,Yoyon Suyana.,SE
WAKIL PERUSAHAAN MEDIA BARU SERGAP
Yongky Novesta Arfiandy
SEKERTARIS REDAKSI MEDIA BARU SERGAP
Bella Sucinda Aridesti
REDAKTUR PELAKSANA
Imron, R. Sadewo, ITE, Firman Zul Imran Permana
DEWAN KEHORMATAN
Sahat K. Silaen
SEKRETARIS KEHORMATAN
Herna Leni Rondonuwu
KEPALA PERWAKILAN : LIPUTAN KEGIATAN LINGKUNGAN PEMERINTAH (NAD) PROVINSI TNI-POLRI SWASTA NASIONAL
Sahman Manik
INTELIJEN INFORMASI LIPUTAN KEGIATAN LINGKUNGAN PEMERINTAH (NAD) KAB. ACEH SINGKIL TNI-POLRI SWASTA NASIONAL
Amansyah
KOORDINATOR LIPUTAN MEDIA BURU SERGAP
Marhusari Banjarnahor
SERKULASI IKLAN & KORAN
Ahmada
STAFF REDAKSI
Wan Januari, Tarmuzi, Aripin, Piter Setiono, Samsul Andrean, Yulison Muliansyah, Sugiono, Saiful Anwar.
KEPALA BIRO LIPUTAN KEGIATAN LINGKUNGAN PEMERINTAH TNI-POLRI KABUPATEN MUBA-SUM–SEL
Sudirman
KEPALA PERWAKILAN LIPUTAN KEGIATAN LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI TNI-POLRI SWASTA NASIONAL PAPUA BARAT
Jessycha Icha Alvaro
KEPALA PERWAKILAN LIPUTAN KEGIATAN LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI TNI-POLRI SWASTA NASIONAL PAPUA BARAT DAYA
Jonias Titus Ohoiner
DEWAN REDAKSI/PENASEHAT MEDIA BURU SERGAP PEMERINTAH PROVINSI TNI-POLR SWASTA NASIONAL BANGKA BELITUNG/PENJAB
Wylllanto. SE
KEPALA PERWAKILAN LIPUTAN KEGIATAN LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI TNI-POLRI SWASTA NASIONAL BANGKA BELITUNG
Julian Aditya
WARTAWAN LIPUTAN KEGIATAN LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI TNI-POLR SWASTA NASIONAL BANGKA BELITUNG
Ani Saputra, Suyanto,
WARTAWAN LIPUTAN KEGIATAN LINGKUNGAN PEMERINTAH TNI-POLRI SWASTA NASIONAL JAKARTA PUSAT
Lilik Sumardiyanto
KEPALA BIRO LIPUTAN KEGIATAN LINGKUNGAN PEMERINTAH TNI-POLRI SWASTA NASIONAL JAKARTA UTARA
Butet Fhebe Astrid
KEPALA BIRO LIPUTAN KEGIATAN LINGKUNGAN PEMERINTAH WALIKOTA TNI-POLRI SWASTA NASIONAL JAKARTA TIMUR
Kuat
WARTAWAN :
Komala Muhammad
KEPALA PERWAKILAN LIPUTAN KEGIATAN LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TNI-POLRI SWASTA NASIONAL
Agus Rahidi.D.AP
WAKIL KEPALA PERWAKILAN LIPUTAN KEGIATAN LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TNI-POLRI SWASTA NASIONAL
Suarsa
KORLAP LIPUTAN KEGIATAN LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI TNI-POLRI, SWASTA NASIONAL SUM–BASEL
Japrin
KORLAP LIPUTAN KEGIATAN LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SAMPIT TNI-POLRI, SWASTA-NASIONAL
Muhammad Hamdan
KEPALA PERWAKILAN : LIPUTAN LINGKUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH & DIY PEMERINTAH JAWA TENGAH &DIY TNI-POLRI -SWASTA-NASIONAL
Aryo Banaspati
WAKIL KEPALA PERWAKILAN : LIPUTAN LINGKUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH & DIY PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH & DIY TNI-POLRI – SWASTA-NASIONAL
Agung Maryo
KEPALA BIRO LIPUTAN LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. JAWA TENGAH & TNI-POLRI – SWASTA NASIONAL
Sulastri
KEPALA PERWAKILAN : MEDIA BURU SERGAP LIPUTAN LINGKUNGAN MABES POLRI- POLDA METRO JAYA, SWASTA-NASIONAL
IR Sri Wiji B.Arch, SH
PT. MEDIA BURU SERGAP
TV ONLINE BUSER INVESTIGASI
BANK BNI NOMOR REKENING : 0847-585-600 IDR A/N {PT. MEDIA BURU SERGAP} BANK BCA NOMOR REKENING : 2770-744-329 A/N ARFENDY, C.F.L.E BANK BRI NOMOR REKENING : 78070-10017-20537 A/N ARFENDY, C.F.C.F
PERHATIAN...!!!
Sejarah Kelahiran Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik Adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu. Sesungguhnya proses advokasi UU ini adalah perjalanan panjang yang cukup melelahkan. Setelah hampir 8 tahun sejak awal 2000, 42 koalisi LSM mendorong UU ini. UU ini awalnya sempat berjudul RUU Kebebasan Mendapat Informasi Publik.
Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 mengatur tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul? Jika benar, bagaimana bunyi Pasal 28E ayat (3) UUD 1945? Lalu, apa itu hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat? Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata–mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat
Pernyataan Penyangkalan (Selengkapnya). Untuk mendapatkan Nasihat Hukum spesifik terhadap kasus Anda?
Pasal-pasal tentang Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpu Sebagaimana yang telah disampaikan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul termasuk dalam HAM, selain ia diatur dalam UUD 1945, kemerdekaan berserikat dan berkumpul juga diatur dalam UU HAM.
Pasal 24 ayat (1) UU HAM menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul yang berbunyi: Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai. Selanjutnya dalam International Covenant on Civil and Political Rights atau Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU 12/2005 juga mengatur kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran.
Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 22. Lebih lanjut Anda dapat membaca ulasan tentang pasal-pasal kemerdekaan berserikat dan berkumpul beserta sanksinya jika dilanggar dalam artikel Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Dilanggar, Ini Sanksinya. Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: mediabuser67@gmail.com/mediabusertv@qmail.com Terima kasih.
WARTAWAN MEDIA BURU SERGAP RESMI PERLENGKAPAN Disertakan IDENTITAS RESMI. NAMA DALAM BOX REDAKSI (DISERTAKAN TANDA PENGENAL MEDIA BURU SERGAP) RENCANA TANDA PENGENAL MEDIA BURU SERGAP SERTA ID CARD DAN SURAT TUGAS LIPUTAN CATATAN BOX REDAKSI “WARTAWAN MEDIA BURU SERGAP” Media Cetak Dan Online dan (YOUTUBE) (https://mediabuser.co.id)
Diterbitkan Oleh PT. Media Buru Sergap : Berdasarkan Badan Hukum. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan pasal 28 tentang Kebebasan dalam berpendapat baik lisan maupun tulisan. Dalam perkembangan era globalisasi dan digitalisasi saat ini, semua sektor dituntut memberikan dan mendapatkan informasi cepat, akurat, dan berimbang yang sesuai dengan teknologi canggih yang saat ini dipergunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
https://mediabuser.co.id) Media Cetak MEDIA BURU SERGAP MOTTONYA Mengungkap Fakta Demi Keadilan hadir untuk memberikan kebutuhan informasi yang dibutuhkan seluruh Rakyat Indonesia dengan (MEDIA BURU SERGAP) Semoga Media Cetak Dan Online mediabuser.co.id menjadi Informasi publik Terdepan dan MENGUNGKAP FAKTA DEMI KEADILAN terpercaya untuk memberikan Informasi kepada seluruh Rakyat Indonesia. Terima kasih.
KHAS REDAKSI : Wartawan/Wartawati mediabuser.co.id Dalam Menjalankan Tugas Liputan/Peliputan di Bekali Identitas Tanda Pengenal (RENCANA), ID Card, Surat Tugas dan Resmi Tercantum di dalam Box Redaksi Bilamana ada yang mengaku ngaku ATAS nama Wartawan/Wartawati Cetak atau Online https://mediabuser.co.id Tanpa di lengkapi seperti diatas keterangan tersebut. Mohon Hubungi Redaksi (REDAKSI MELARANG KERAS TIDAK MENGIZINKAN SIAPAPUN!!! TILU ATAU CETAK RENCANA – KTA/SURAT TUGAS LIPUTAN). WARTAWAN/WARTAWATI TIDAK MELANGGAR PERATURAN DAN HUKUM, SEPERTI : MENGCOPY PASTEL RILIS BERITA KARYA TULIS ORANG LAIN.
MELAKUKAN TINDAKAN PEMERASAN, MENGINTIMIDASI, ATAU MELAKUKAN TINDAKAN-MELANGGAR HUKUM. Bilamana Hal Demikian Terjadi Atau Dilakukan Oleh Oknum-Oknum Wartawan/Wartawati Redaksi Media Cetak Dan online Tidak Bertanggung Jawab.
CALL CENTER TELPON/WHATSAPP : 0823 3843 3000 + 0812 9525 5754
Wartawan Dilindungi Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Wartawan/Wartawati mediabuser.co.id Menjalankan Fungsi Tugas Liputan Tegak Lurus https//mediabuser.co.id Email : mediabusertv@gmail.com dan mediabuser67@gmail.com Kode Pos 11460.
HAK-JAWAB dalam surat elektronik tersebut, disebutkan bagian yang dianggap tidak tepat berikut tautan dari artikel, (SERTAKAN BUKTI SANGKAHAN NYA) Buatkan surat permohonan wajib menyebutkan identitas KTP anda, Asal usulnya dengan jelas. Maka itu redaksi akan cek dan ricek kebenaran dan keadilan menindaklanjuti informasi tersebut. Kalau ada kesalahan Redaksi akan ralat atau penanguhan pemberitaan Anda berdasarkan syarat syarat dan ketentuan hukum yang berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, tertulis aturan tentang pers, termasuk ketentuan umum, asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranan pers
Diatur pula tentang peran serta masyarakat dan ketentuan pidana, seperti halnya Undang-Undang Pers Pasal 18 Ayat (1), yang tertulis, Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik “Wartawan Dituntut Profesional & Berkualitas. Media Cetak Dan Online Berbadan Hukum Perusahaan Pers
HAMAD NUH DEWAN PERS MEMBERIKAN KETERNGAN PERS TIDAK HARUS DI VERIFIKASI DEWAN PERS TETAPI, Tidak ada kata itu di Undang-undang Pers tapi jelas sekali dinyatakan di Pasal 15 ayat (2) butir g UU Pers, salah satu fungsi yang diemban DEWAN PERS adalah mendata perusahaan pers berbadan Hukum SEPERTI (PT – DLL. Dan sebagai turunan dari butir g tersebut, maka pada 2008 lahir Peraturan Dewan Pers No.4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers yang kemudian diperbarui lagi dengan Peraturan Dewan Pers No. 3/Peraturan-DP/X/2019, 11 Tahun
Berikutnya: Kode etik jurnalistik merupakan landasan moral dan etika profesi seorang jurnalis atau wartawan yang tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik. Masyarakat Pers diminta mengatur dirinya sendiri, apa yang dikenal sebagai Prinsip Swa Regulasi, self regulation
Yang penting media tersebut Berbadan Hukum. Namun demikian kerjasama dengan Pemerintah Kota atau Daerah, lnstitusi POLRI-TNI tidak membuat daya kritis media untuk menyampaikan berita yang kritis, Profesional dan konstruktif, jangan melempem, pungkasnya Dewan Pers bersama Organisasi pers
Pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut: Ruang Lingkup Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana Internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers
Tugas wartawan dilindungi UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi Fungsi tugasnya ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (Dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)
